Bagi pengguna media sosial yang suka berjualan lewat Facebook, Instagram, dan lainnya harus tahu informasi ini. Mulai 1 April 2019 mendatang, pemerintah akan memungut biaya pajak atas transaksi jual beli online di medsos. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk jual beli melalui platform marketplace dan toko online.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Pajak atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik E-Commerce. PMK sendiri sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Pengaturan yang dimuat dalam PMK-210 ini semata-mata terkait tata cara dan prosedur pemajakan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce. Hal ini demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional," bunyi keterangan tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak, Sabtu (12/1/2019).

Pokok-pokok pengaturan yang ada di dalam PMK-210 adalah :

1. Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace

• Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada pihak penyedia platform marketplace.
• Apabila belum memiliki NPWP, dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia platform marketplace.
• Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet, dalam hal omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun.
• Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Kewajiban penyedia platform marketplace