Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Tangerang Selatan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tangerang Selatan yang menghasilkan sepuluh rekomendasi setelah melakukan pembahasan sekitar satu minggu.

Dilansir dari tangerangnews, sepuluh rekomendasi pansus LKPJ kepada pemerintah Kota Tangerang disampaikan pansus LKPJ melalui rapat paripurna dengan agenda mendengarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tangsel Tahun 2018.

“Dari hasil pembahasan LKPJ Wali Kota tahun 2018, tim pansus DPRD menghasilkan sepuluh poin rekomendasi yang harus mendapat perhatian serius Pemkot Tangsel,” ucap Ketua Pansus LKPJ, Siti Khadijah pada (25/4/2019). Dirinya menjelaskan, rekomendasi yang dihasilkan pansus LKPJ diantara lain dari bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Pemerintahan dan Keuangan.

"DPRD berkeyakinan bahwa Rekomendasi terhadap LKPJ ini dapat dijadikan pedoman bagi Pemkot Tangsel dalam memperbaiki kinerja pemerintahan. Semoga niat baik kita bersama dapat menjadi titik terang bagi terciptanya tata pemerintahan yang lebih baik dengan orientasi kesejahteraan masyarakat Tangsel," tambahnya.

Di waktu yang sama, Airin Rachmi Diany mengatakan, Laporan LKPJ ini merupakan amanat dari peraturan pemerintah No. 3 Tahun 2007 terkait laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, lapran keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan informasi laporan kepada masyarakat.