Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) bekerja sama dengan camat dan aktivis perlindungan anak mendeklarasikan Kabupaten Sayang Barudak pada (19/3/2019). Deklarasi tersebut merupakan salah satu upaya menuju Kabupaten Layak Anak.

Dilansir dari tangerangnews.com, Asisten Daerah (Asda) 1 Pemkab Tangerang Heri Hariyanto menjelaskan, saat ini marak terjadi tindak kekerasan terhadap anak, meskipun ia menyebut peristiwa itu terjadi di luar Kabupaten Tangerang, tetapi hal tersebut tetap saja memprihatinkan. “Tindakan kekerasan kepada anak dalam bentuk apapun sangat tidak dibenarkan. Sebagai pemerintah, kita diwajibkan untuk bisa menjadi pelayan rakyat dalam sektor apapun, termasuk dalam perlindungan terhadap anak,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, perlu pemberatan sanksi pindana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya kepada pelaku kejahatan seksual. Itu berguna untuk memberikan efek jera pada si pelaku. “Anak-anak di masa kini harus merasa nyaman dalam kehidupannya. Tidak lagi ada pembiaran terhadap tumbuh kembang anak, bahkan dalam undang-undang, pemerintah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai lembaga yang harus menyiapkan kebutuhan demi kenyamanan anak,” jelasnya.

Untuk menwujudkan Kabupaten Layak Anak, banyak instrument penting yang harus disiapkan oleh pemerintah, dimana DPPA tidak bisa berdiri sendiri. “Seluruh lapisan pemerintah dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mempunyai tanggung jawab yang terintegrasi dalam mempersiapkan Kabupaten Tangerang Layak Anak ini,” tuturnya.

Sementara itu Kepala DPPA Kabupaten Tangerang Didin Sumantri menuturkan, deklarasi Sayang Barudak merupakan bagian dari pengejawantahan visi misi Kepala Daerah periode 2019-2023. Menurutnya, deklarasi itu juga bagian dari Program Kabupaten Layak Anak yang dijabarkan dalam Kegiatan Sayang Barudak.